Saturday, December 19, 2009

Hukum Perkawinan Perdata Barat

Hukum Perdata Indonesia tidak lepas dari Hukum Perdata Barat, karena Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper namun sayangnya Kemper meninggal dunia [1824] sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 yaitu :
  1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda].
  2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]



Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

BW sendiri dibagi dalam empat bagian:

   1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
   2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
   3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
   4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

Dalam Dalam sistem hukum perdata Belanda yang di berlakukan di Indonesia, objek hukum di bagi menjadi tiga golongan:

a. Golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan kedudukannya.
b. Golongan penduduk pribumi.
c. Golongan timur asing.

Hukum tentang perkawinan diatur dalam buku pertama B.W. yang membahas mengenai orang, pada bab yang ke-empat. Untuk golongan eropa dan timur asingberlaku hukum yang diberlakukan di negara masing-masing, sementara untuk golongan pribumi diberlakukan hukum yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Dalam B.W., asas perkawinan adalah persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.juga pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan begitu pulasebaliknya, seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. B.W. melarang mengawini dua orang laki-laki atau perempuan sekaligus pada waktu yang bersamaan.


Larangan Pernikahan:
  1. Tidak diperkenankan untuk mengadakan perkawinan bagi aki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, namun pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi jika ada alasan-alasan penting.
  2. Perkawinan dilarang antara bagi yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki-perempuan, sah atau tidak sah.
  3. Perkawinan juga dilarang antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri dan telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain. Perkawinan juga dilarang antara paman dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Tetapi jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasiuntuk menghapuskan larangan ini.
  4. Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya tsb.
  5. Seorang wanita yang diceraikan atau ditingga; mati oleh suaminya dilarang untuk melakukan perkawinan lagi sebelum mencapai tenggang waktu tiga ratus hari, terhitung sejak pembubaran perkawinannya.
  6. Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.


Pernikahan di bawah umur
  1. Anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan dengan syarat-syarat sbb:Anak sah di bawah umur diwajibkan untuk meminta izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dari mereka memberi izin dan yang lainnya telah dicabut hak orang tua atau perwalian atas anak itu, maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak itu berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu. Dan bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain.
  2. Bila ayah dan ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus digantikan oleh seseorang yang masih mempunyai hubungan darah yang lebih tua, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama dengan orang tua si anak.Bila ayah dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya. Bila baik wali maupun wali pengawas, atau salah seorang dari mereka, menolak untuk memberi izin atau tidak menyatakan pendirian, maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar dan memanggil dengan sah wali, wali pengawas, dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.
  3. Anak yang telah dewasa tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk mohon izin ayah dan ibunya untuk melakukan perkawinan. Bila ia tidak memperoleh izin, maka yang bersangkutan boleh memohon perantaraan pengadilan negeri tempat tinggalnya, dan dalam hal itu harus dilakukan sesuai dngan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan.


Pencegahan Perkawinan
  1. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh yang masih terikat dengan salah satu pihak dalam perkawinan tsb. Pencegahan perkawinan dapar dilakukan apabila:
  2. Bila anak yang masih di bawah umur atau pun anak yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun, belum mendapat izin dari orang tuanya untuk melakukan perkawinan tersebut.
  3. Bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan perkawinan.
  4. Bila salah satu pihak dianggap akan membawa ketidak-bahagiaan bagi pihak yang lainnya.

Pelaksanaan Perkawinan
Sementara untuk pelaksanaan perkawinan harus dilakukan di depan umum, di gedung tempat membuat akta catatan sipil, di hadapan pegawai pencatatan sipil dan dihadiri oleh dua orang saksi yang telah berumur dua puluh satu tahun. Tetapi apabilka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan tersbut di gedung tempat membuat akta catatan sipil, maka perkawinan boleh dilangsungkan dalam sebuah rumah khusus di daerah pegawai catatan sipil yang bersangkutan.

Kedua calon suami-istri, di hadapan pegawai catatan sipil dan dengan kehadiran para saksi, harus menerangkan bahwa yang satu menerima yang lain sebagai suami atau istrinya, dan bahwa dengan ketulusan hati mereka akan memenuhi kewajiban mereka, yang oleh undang-undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami-istri. Upacara keagamaan tidak boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.


Referensi
Suparni, SH., Ninik, Kiab undang-Undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta 2005.
Hartono, SH., Dr. Sunarjati, Dari hukum antar golongan ke Hukum antar adat, Penerbit Alumni, banadung 1986.
www.wikipedia.com

No comments:

Post a Comment